KOLEKSI BUKU I

Posted on February 9, 2009. Filed under: BUKU2 TERBITAN KONTRAS |

DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN DI ACEH Catatan Ide Rumusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh

Buku ini merupakan kumpulan tulisan ataupun transkipsi diskusi yang dilakukan oleh Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh selama tahun 2007 baik di Aceh maupun di Jakarta. Diskusi ataupun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi public, diskusi radio, tulisan opini di media massa dan focus discussion group baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh organisasi anggota KPK Aceh. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perjanjian Damai Helsinki (2005) dan Undang-Undang RI tentang Pemerintahan Aceh tahun 2006. semuanya akan dijelaskan dalam setiap bagian tulisan.

Kata Pengantar
Kata Pengantar Editor
Daftar Isi
Prolog : Tarik Ulur KKR Aceh
Bagian I: Artikel
Bagian II: Opini Iklan Layanan Masyarakat
Bagian III: Transkipsi Dikusi Radio 68H
Bagian IV: Makalah-Makalah Seminar
Bagian V: Transkipsi Focus Discussion Group (FGD) KPK Aceh
Bagian VI: Berita Media dan Profil KPK Aceh
File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


REPODRUKSI KEADILAN MASA LALU Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984

Buku berjudul “Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984” ini merupakan catatan dokumentasi KontraS terhadap pemantauan Pengadilan HAM adhoc untuk peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Selain itu, buku ini menggambarkan perjuangan advokasi Kontras dalam mendampingi korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk memperjuangkan keadilan yang dilakukan KontraS sejak tahun 1999. semua akan dijelaskan dalam setiap bagian tulisan di buku ini.

Daftar Isi
Daftar Istilah
Sekapur sirih dan Kata Pengantar
Bagian I: Uang, Motor dan Teror ( Biang Keladi Pemalsuan Kebenaran)
Bagian II: Negara Wajib Pulihkan Hak Korban
Bagian III: Menjaring Teri, Melepas Kakap
Bagian IV: Vonis Bebas untuk Kaum Bersenjata
Bagian V: Jalan Panjang Raih Keadilan
Bagian VI: Lampiran dan Profil Kontras

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh

Buku Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berah HAM di Aceh ini merupakan usulan dari organisasi-organisasi masyarakat Sipil, Koalisi Pengungkapan Kebeneran (KPK), bagi pemerintah, Pusat maupun Aceh, dalam berupaya menuntaskan persoalan masa lalu berupa kekerasan di Aceh semasa konflik bersenjata.

This book, entitled A Proposal for Remedy for Victims of Gross Human Rights Violations in Aceh, is presented by civil society members of the Aceh Coalition for Truth to the central and Aceh goverments, in an efford to remedy the past violence in Aceh during the period of armed conflict.

Donwload Versi Indonesia
Download Version English

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


LAPORAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2006

HAM Belum Jadi Etika Politik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan pengakan HAM sepanjang tahun 2006, KontraS meluncurkan Buku Laporan Tahunan HAM 2006, pada September 2007 ini. Meski terlambat, KontraS berharap catatan ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.

Download:
Sampul
Kata Pengantar, Daftar Isi
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __
RISALAH KASUS MUNIR
kumpulan catatan dan dokumentasi hukum

Buku ini diterbitkan bukan sebagai buku bacaan populer, terutama mengingat cakupan materi yang ada. Tapi buku ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi kalangan pemerhati dan penegak hukum, termasuk para sarjana dan kaum cendikiawan hukum. Ini adalah tantangan bagi dunia hukum, selain menjadi pengalaman pertama bagi dunia hukum.

Menjadi tugas kita semua untuk terus menerus mengingatkan seluruh komponen bangsa dan negara agar serius mengungkap kasus pembunuhan Munir. Agar sejarah kita berubah. Orang tidak lagi boleh dihilangkan nyawanya atas alasan apapun, apalagi hanya karena pikiran dan sikapnya. Kita juga tidak boleh membiarkan ada orang yang merampas hak hidup orang lain tanpa merasa bersalah dan menyangkalnya sambil berlindung di balik pengaruh politik dan materi. Kita tidak mungkin terus mengulangi sejarah kelam bila kita memang ingin betul-betul berhasil membangun negara dan bangsa Indonesia pada masa depan.

KASUM
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir
Committee of Action in Solidarity for MunirFile Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung

Judul buku : Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa LampungPenulis : FadilasariPengantar : Zumrotin KSPenerbit : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan dan Sijado, Maret 2007Tebal : ix + 125 halaman Talangsari 1989. Kejadian itu sudah berlalu 18 tahun lalu. Meski begitu, bagi sebagian orang peristiwa itu mungkin tidak mungkin terlupakan. Bahkan, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, masih ada keluarga korban yang luput dari kematian dalam penyerbuan aparat ke Talangsari 7 Februari 1989 dan serentetan upaya penumpasan apa yang distigmatisasikan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Anwar Warsidi itu; yang masih ‘trauma’ dengan kejadian itu. Ada sebagian pula yang masih berjuang terus menggugat kasus ini tetap dibuka dan para para pelanggar hak asasi manusia (HAM) mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __

MEMBANGUN BANGSA MENOLAK MILITERISME

Membangun Bangsa (Nation) adalah kata kunci dari semangat awal bagian-bagian masyarakat kita menyatukan diri serta memberikan identitas atas dirinya sebagai Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, identitas itu tidaklah dinaungi oleh nilai-nilai yang sama. Akan tetapi dari waktu ke waktu, saling pengaruh antar bagian dalam bangsa ini ataupun kehidupan global, talah turut menentukan dan membangun watak, nilai serta interprestasi baru atas kebutuhan bangsa.Kalaupun hari ini kita masih banyak melihat belum secara jelas dirumuskan nilai-nilai pengikat dan menemukan karakter sebagai sebuah Nation, ini tidak terhindar bahwa rumusan itu sendiri masih akan ditentukan oleh perjalanan sejarah yang sedang kita buat hari ini, serta berbagai nilai yang berkembang adalah jalan panjang masa lalu yang diterima secara dipaksakan oleh sebuah kekuatan rezim kekuasaan.

Maka nilai-nilai kebangsaan awal, sebagai semangat dasar merumuskan diri menjadi sebuah bangsa, telah mengalami pendangkalan akibat prilaku dan nilai-nilai kekuasaan itu. Tentu kita kemudian akan berbisaca bagaimana perilaku itu dicerminkan oleh sebuah rezim kekuasaan Orde Baru yang telah memaksakan secara sistematis apa yang kemudian disebut militerisme.

KASUM
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir
Committee of Action in Solidarity for Munir

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


Melawan Pengingkaran

Seribu kenangan akan tetap tersimpan dalam kalbu, kami sadar bahwa seorang pemuda adalah garda terdepan untuk merombak kebekuan dalam tatanan nilai kehidupan. Sejarah telah membuktikan. Semoga niat anak saya yang tulus dalam membela rakyat Indonesia yang sedang tertindas akibat kezaliman pemimpin-pemimpinnya di-ridhoi Allah Yang Maha Perkasa. Amin

Buku Ini merupakan kumpulan cerita di sekitar perjuangan gerakan mahasiswa tahun 1998-1999, khususnya berisi ungkapan perasaan dan kesaksian orangtua yang kehilangan anak-anaknya akibat serangan pasukan bersenjata dalam tragedi Trisakti (Mei 1998), Semanggi I (November 1998) dan Semanggi II (September 1999).

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __

Laporan HAM 2005
Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap

Laporan ini menunjukkan bahwa realitas dalam penegakan hukum dan HAM di tahun 2005 masih tetap gelap. Reformasi elektoral pemilu baru sebatas pembangunan mekanisme demokrasi prosedural. Payung hukum yang telah tersedia selaam era reformasi sering disia-siakan oleh negara. Pilar demokrasi berbasis kedaulatan hukum pun tidak tegak

Harapan penegakan HAM justru lebih terlihat di tubuh masyarakat. tumbuhnya perlawanan di berbagai wilayah atas ketidak adilan adalah bukti nyata masyarakat tidak lagi diam terhadap penyimpangan hukum dan HAM oleh negara. Meski begitu, cara negara menghindar dari tuntutan masyarakat telah berkembang lebih halus, canggih dan semakin defensif.

Di tahun 2006, tantangan penegakkan HAM semakin bertambah berat. Kerawanan sosial dan ekonomi akan menyumbang besar terjadinya kekerasan, terutama terhadap kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan seperti petani, nelayan, mahasiswa, buruh, dan kaum miskin kota. Prosepek pengakan HAM tahun 2006 amat dipengaruhi oleh gerakan HAM dari seluruh lapisan masyarakat. Bila gerakan itu terus tumbuh, maka prospek penegakan di masa selanjutnya, bukan tanpa harapan

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


Bunuh Munir Sebuah Buku Putih

Sejak meninggalnya Munir yang kemudian diumumkan sebagai akibat adanya kandungan racun arsen didalam tubuhnya, kejadian ini menjadi misteri yang mengundang perhatian luas, baik publik di dalam negeri maupun internasional. Tekanan yang kuat terhadap Pemerintahan SBY untuk membentuk suatu penyelidikan ‘extraordinary’ ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir. Upaya non-onvensional ini kemudian setahap demi setahap berhasil mengumpulkan rangkaian puzzle informasi yang berujung pada kesempulan bahwa Munir mati lewat sebuah pembunuhan politik yang konspiratif. Sayang hingga setahun lebih upaya ekstra tersebut hanya berhasil menyert satu orang pelaku-seorang pilot Garuda-ke pengadilan. Hasil ini tidak memenuhi harapan nalar publik.

Buku Putih KontraS ini merupakan upaya petunjuk kepada publik luas baha pengungkapan kasus pembunuhan Munir tidak terletak pada maslah teknis namun lebih pada masalah politik.

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


Seri Aceh II
Aceh Damai Dengan Keadilan?
Mengungkap Kekerasan Masa Lalu

Meski Status DOM itu sudah dicabut dan diikuti permintaan maaf beberapa presiden yang sempat memimpin pemerintahan-termasuk petinggi keamanan pemerintah-ternyata tidakotomatis melepaskan masyarakat Aceh dari belenggu kekerasan. Pencabutan status ini juga tidak merubah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil di Aceh. Bahkan dalam kurun waktu yang sama-jika dibandingkan dengan masa DOM-jumlah korban kekerasan yang terjadi lebih besar dari yang terjadi pada masa berlakunya status DOM. Operasi Militer tetap dilakukan walaupun dengan penggunaan sebutan jenis operasi yang terus berubah dan dibuat lebih lunak(euphemism). Operasi Militer diambil pemerintah pusat. Bahkan operasi kamanan semacam itu tetap ada meski prses perdamaian diterapkan dalam Kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan paska mundurnya Presiden Suharto. Dengan deimikian memutus mata rantai kekerasan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __


Menolak Impunitas Serangkaian Prinsip perlindungan dan pemajuan HAK ASASI MANUSIA Melalui Upaya memerangi Impunitas Prinsip-prinsip hak korban

File Deskripsi:
Type: *.PDF
Size: __

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: